JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 391 hasil yang relevan dengan "program pemulihan ekonomi sektor layanan "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
BADAN LAYANAN UMUM | PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
PMK 40 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 13 Jun 2025
  • Diundangkan: 20 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
201/PMK.07/2022

Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 16 Des 2022
  • Diundangkan: 19 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
TRANSFER KE DAERAH | PEN
PMK 102 TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Da...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-3/PB/2021

Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

  • Ditetapkan: 19 Feb 2021
  • Diundangkan: 19 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
150/PMK.05/2021

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 25 Okt 2021
  • Diundangkan: 26 Okt 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
DANA DESA | COVID-19 | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
17/PMK.07/2021

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Da...

  • Ditetapkan: 15 Feb 2021
  • Diundangkan: 16 Feb 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
PMK 86 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window

  • Ditetapkan: 08 Des 2025
  • Diundangkan: 18 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 98 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 22 Sep 2023
  • Diundangkan: 25 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
27/PMK.08/2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Bada...

  • Ditetapkan: 29 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 40

Loading...
Quick Look - ??
  • pemulihan ekonomi sektor layanan...
  • stimulus fiskal untuk sektor layanan...
  • strategi dukungan layanan publik...
  • insentif pajak untuk industri layanan...
  • peningkatan kapasitas sektor layanan...