JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 146 hasil yang relevan dengan "analisis data keuangan daerah "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 59 TAHUN 2020

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 08 Okt 2020
  • Diundangkan: 12 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ANALISIS JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
130/PMK.01/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 16 Sep 2021
  • Diundangkan: 24 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
138/PMK.01/2018

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 01 Okt 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
PER-2/BC/2019

Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

  • Ditetapkan: 13 Feb 2019
  • Diundangkan: 13 Feb 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
97/PMK.01/2017

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2017
  • Diundangkan: 19 Jul 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
87/PMK.01/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 11 Jun 2019
  • Diundangkan: 11 Jun 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
JABATAN FUNGSIONAL | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
201/PMK.07/2016

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Ditetapkan: 27 Des 2016
  • Diundangkan: 27 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
112/PMK.07/2016

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

  • Ditetapkan: 12 Jul 2016
  • Diundangkan: 12 Jul 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
263/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
207/PMK.07/2018

Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 15

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis kinerja keuangan daerah...
  • pengelolaan anggaran daerah...
  • indikator ekonomi lokal...
  • transparansi laporan keuangan...
  • evaluasi kebijakan fiskal daerah...