JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 133 hasil yang relevan dengan "audit dana pemerintah "
Dalam 0.035 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGKUTAN LAUT | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
123/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi...

  • Ditetapkan: 22 Jul 2009
  • Diundangkan: 22 Jul 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
217/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
18/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    212/PMK.01/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 29 Des 2017
    • Diundangkan: 29 Des 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | MINYAK DAN GAS BUMI
    203/PMK.02/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Us...

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
    112/PMK.07/2016

    Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

    • Ditetapkan: 12 Jul 2016
    • Diundangkan: 12 Jul 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
    99/PMK.02/2009

    Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

    • Ditetapkan: 26 Mei 2009
    • Diundangkan: 26 Mei 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUBSIDI PUPUK | TATACARA PENYEDIAAN
    120/PMK.02/2010

    Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

    • Ditetapkan: 14 Jun 2010
    • Diundangkan: 14 Jun 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
    127/PMK.05/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

    • Ditetapkan: 21 Sep 2018
    • Diundangkan: 24 Sep 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
    61/PMK.02/2017

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

    • Ditetapkan: 12 Mei 2017
    • Diundangkan: 12 Mei 2017
    • 1
    • ...
    • 9
    • 10
    • 11
    • ...
    • 14

    Loading...
    Quick Look - ??
    • audit dana pemerintah...
    • transparansi pengelolaan anggaran...
    • akuntabilitas keuangan publik...
    • pemantauan penggunaan dana publik...
    • pengawasan dana transfer daerah...