JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 100 hasil yang relevan dengan "evaluasi kinerja pengeluaran pemerintah "
Dalam 0.039 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
154/PMK.05/2013

Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 13 Nov 2013
  • Diundangkan: 13 Nov 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN | KLASIFIKASI
101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 11 Jul 2011
  • Diundangkan: 11 Jul 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
171/PMK.07/2015

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

  • Ditetapkan: 09 Sep 2015
  • Diundangkan: 09 Sep 2015
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        35/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          RENCANA KERJA PEMERINTAH
          PP 20 TAHUN 2004

          Rencana Kerja Pemerintah

          • Ditetapkan: 05 Agu 2004
          • Diundangkan: 05 Agu 2004
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
          80/PMK.05/2007

          Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

          • Ditetapkan: 18 Jul 2007
          • Diundangkan: 18 Jul 2007
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
          PP 21 TAHUN 2004

          Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

          • Ditetapkan: 05 Agu 2004
          • Diundangkan: 05 Agu 2004

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 9
          • 10

          Loading...
          Quick Look - ??
          • evaluasi kinerja pengeluaran pemerintah...
          • analisis efektivitas belanja publik...
          • optimalisasi anggaran kementerian keuangan...
          • dampak pengeluaran pemerintah terhadap ekonomi...
          • transparansi dan akuntabilitas keuangan negara...