JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14606

Ditemukan 110 hasil yang relevan dengan "integritas dalam pemerintah "
Dalam 0.033 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMERIKSA PAJAK | PETUNJUK TEKNIS
133/PMK.03/2018

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 27 Sep 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
14/PMK.09/2017

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2017
  • Diundangkan: 13 Feb 2017
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
84/PUU-IX/2011

Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    62/PUU-XI/2013

    Pengujian UU Nomor 17/2003

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      91/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        63/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          58/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
            223/PMK.05/2015

            Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

            • Ditetapkan: 15 Des 2015
            • Diundangkan: 15 Des 2015
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
            171/PMK.07/2015

            Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

            • Ditetapkan: 09 Sep 2015
            • Diundangkan: 09 Sep 2015
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PENILAI INTERNAL | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
            04/PMK.06/2010

            Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

            • Ditetapkan: 08 Jan 2010
            • Diundangkan: 08 Jan 2010

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 9
            • 10
            • 11

            Loading...
            Quick Look - ??
            • integritas dalam pengelolaan anggaran...
            • transparansi dalam laporan keuangan pemerintah...
            • akuntabilitas dalam penggunaan dana publik...
            • peran kementerian keuangan dalam mencegah korupsi...
            • etika publik dalam pelayanan pemerintahan...