JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 154 hasil yang relevan dengan "manajemen pengeluaran negara "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
188/PMK.05/2017

Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 08 Des 2017
  • Diundangkan: 08 Des 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PILOTING SISTEM | BIDANG PERBENDAHARAAN
159/PMK.05/2018

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

  • Ditetapkan: 14 Des 2018
  • Diundangkan: 21 Des 2018

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
199/PMK.02/2021

Tata Cara Revisi Anggaran

  • Ditetapkan: 24 Des 2021
  • Diundangkan: 27 Des 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN LANGSUNG | KEMENTERIAN KEUANGAN
146/PMK.01/2018

Pengadaan Langsung Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung di Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 15 Nov 2018
  • Diundangkan: 15 Nov 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PILOTING SISTEM
203/PMK.05/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

  • Ditetapkan: 27 Des 2019
  • Diundangkan: 27 Des 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | ELEKTRONIK
111/PMK.01/2018

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 07 Sep 2018
  • Diundangkan: 10 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN KAS
82/PMK.05/2018

Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 30 Jul 2018
  • Diundangkan: 30 Jul 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
120/PMK.04/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Di...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2017
  • Diundangkan: 31 Agu 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
209/PMK.06/2019

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan P...

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 16

Loading...
Quick Look - ??
  • manajemen anggaran publik...
  • transparansi pengeluaran pemerintah...
  • efisiensi belanja negara...
  • analisis keuangan publik...
  • akuntabilitas fiskal...