JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 116 hasil yang relevan dengan "pajak dan spp "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION
124/PMK.05/2012

Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2012
  • Diundangkan: 24 Jul 2012

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | DANA BAGI HASIL
27/PMK.05/2013

Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotonga...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2013
  • Diundangkan: 22 Jan 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KELEBIHAN PEMBAYARAN | PAJAK
10/PMK.03/2013

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

  • Ditetapkan: 02 Jan 2013
  • Diundangkan: 02 Jan 2013

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN DANA | PENARIKAN DANA
197/PMK.05/2017

Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas

  • Ditetapkan: 20 Des 2017
  • Diundangkan: 20 Des 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERUSAN PINJAMAN
199/PMK.05/2011

Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 07 Des 2011
  • Diundangkan: 07 Des 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
223/PMK.05/2015

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

  • Ditetapkan: 15 Des 2015
  • Diundangkan: 15 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PELAKSANAAN ANGGARAN
30/PMK.08/2012

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

  • Ditetapkan: 23 Feb 2012
  • Diundangkan: 23 Feb 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
127/PMK.05/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 24 Sep 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
SUBSIDI PUPUK | TATACARA PENYEDIAAN
120/PMK.02/2010

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

  • Ditetapkan: 14 Jun 2010
  • Diundangkan: 14 Jun 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
PER-2/BC/2019

Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

  • Ditetapkan: 13 Feb 2019
  • Diundangkan: 13 Feb 2019

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Loading...
Quick Look - ??
  • pajak perusahaan...
  • kewajiban pajak...
  • pengelolaan SPP...
  • transparansi anggaran...
  • kebijakan perpajakan...