JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 154 hasil yang relevan dengan "risiko audit "
Dalam 0.036 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | KEMENTERIAN KEUANGAN
171/PMK.01/2016

Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 14 Nov 2016
  • Diundangkan: 14 Nov 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN PENGELOLA | KELAPA SAWIT
113/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

  • Ditetapkan: 10 Jun 2015
  • Diundangkan: 11 Jun 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
104/PMK.010/2016

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

  • Ditetapkan: 30 Jun 2016
  • Diundangkan: 30 Jun 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
59/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
    217/PMK.01/2018

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LPDP | LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
    143/PMK.01/2016

    Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

    • Ditetapkan: 27 Sep 2016
    • Diundangkan: 27 Sep 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    212/PMK.01/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 29 Des 2017
    • Diundangkan: 29 Des 2017

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN KEUANGAN | ELEKTRONIK
    111/PMK.01/2018

    Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 07 Sep 2018
    • Diundangkan: 10 Sep 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    59/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN LAYANAN UMUM | PENGENDALIAN INTERN
      200/PMK.05/2017

      Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum

      • Ditetapkan: 21 Des 2017
      • Diundangkan: 21 Des 2017

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 9
      • 10
      • 11
      • ...
      • 16

      Loading...
      Quick Look - ??
      • risiko audit keuangan...
      • manajemen risiko dalam laporan keuangan...
      • pengendalian internal kementerian keuangan...
      • audit kepatuhan terhadap peraturan...
      • evaluasi risiko dalam anggaran publik...