JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.054 hasil yang relevan dengan "peran kementerian keuangan dalam program sosial "
Dalam 0.035 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN LAYANAN UMUM | TARIF
118/PMK.05/2009

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

  • Ditetapkan: 01 Jul 2009
  • Diundangkan: 01 Jul 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
247/PMK.07/2015

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

  • Ditetapkan: 29 Des 2015
  • Diundangkan: 29 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PP 20 TAHUN 2004

Rencana Kerja Pemerintah

  • Ditetapkan: 05 Agu 2004
  • Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
76/PMK.01/2009

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Apr 2009
  • Diundangkan: 21 Apr 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
MPR | DPD
UU 27 TAHUN 2009

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Agu 2009
  • Diundangkan: 29 Agu 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    120/PMK.05/2009

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2009
    • Diundangkan: 07 Jul 2009
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
    19/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      144/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
        UU 30 TAHUN 2002

        Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

        • Ditetapkan: 27 Des 2002
        • Diundangkan: 27 Des 2002
        • 1
        • ...
        • 103
        • 104
        • 105
        • 106

        Loading...
        Quick Look - ??
        • peran kementerian keuangan dalam program kesejahteraan sosial...
        • tanggung jawab kementerian keuangan dalam pembiayaan program sosial...
        • kontribusi kementerian keuangan terhadap pengentasan kemiskinan...
        • manajemen anggaran kementerian keuangan untuk program sosial...
        • efektivitas alokasi dana kementerian keuangan dalam program bantuan sosial...