JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 2.047 hasil yang relevan dengan "anggaran pemerintah "
    Dalam 0.012 detik
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    117/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
    PP 65 TAHUN 2011

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank For Reconstruction And Development.

    • Ditetapkan: 29 Des 2011
    • Diundangkan: 29 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | PINJAMAN DALAM NEGERI
    211/PMK.08/2011

    Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 12 Des 2011
    • Diundangkan: 12 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | DANA BAGI HASIL
    220/PMK.07/2011

    Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 19 Des 2011
    • Diundangkan: 19 Des 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | MODAL SAHAM
    PP 78 TAHUN 2011

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv.

    • Ditetapkan: 29 Des 2011
    • Diundangkan: 29 Des 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG LAIN-LAIN | PENAMBAHAN
    PP 70 TAHUN 2011

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector.

    • Ditetapkan: 29 Des 2011
    • Diundangkan: 29 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    MINYAK DAN GAS BUMI | PROVINSI PAPUA BARAT
    221/PMK.07/2011

    Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 201...

    • Ditetapkan: 19 Des 2011
    • Diundangkan: 19 Des 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | PAJAK PENGASILAN PS.21
    210/PMK.07/2011

    Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

    • Ditetapkan: 12 Des 2011
    • Diundangkan: 12 Des 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    APBN | PENGADAAN TANAH
    13/PMK.02/2013

    Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan ...

    • Ditetapkan: 04 Jan 2013
    • Diundangkan: 04 Jan 2013

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    104/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Boiler dan/atau Transformator untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun ...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 104
    • 105
    • 106
    • ...
    • 205
    Quick Look - ??