JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.003 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | PEMBENTUKAN PENYISIHAN
    201/PMK.06/2010

    Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

    • Ditetapkan: 23 Nov 2010
    • Diundangkan: 23 Nov 2010
    Thumbnail
    REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | POLYESTER STAPLE FIBER
    196/PMK.011/2010

    Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.

    • Ditetapkan: 23 Nov 2010
    • Diundangkan: 23 Nov 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | DIPA -L PP
    194/PMK.05/2010

    Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (Dipa-L Pp) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tah...

    • Ditetapkan: 23 Nov 2010
    • Diundangkan: 23 Nov 2010
    Thumbnail
    BEA MASUK ANTI DUMPING | REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
    195/PMK.011/2010

    Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.

    • Ditetapkan: 23 Nov 2010
    • Diundangkan: 23 Nov 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2010
    205/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Nov 2010
    • Diundangkan: 24 Nov 2010
    Thumbnail
    PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA | GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
    212/PMK.07/2010

    Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Angga...

    • Ditetapkan: 29 Nov 2010
    • Diundangkan: 29 Nov 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEGAWAI NEGERI SIPIL
    211/PMK.07/2010

    Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kot...

    • Ditetapkan: 29 Nov 2010
    • Diundangkan: 29 Nov 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
    206/PMK.05/2010

    Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

    • Ditetapkan: 29 Nov 2010
    • Diundangkan: 29 Nov 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
    209/PMK.07/2010

    Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

    • Ditetapkan: 29 Nov 2010
    • Diundangkan: 29 Nov 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    208/PMK.05/2010

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 29 Nov 2010
    • Diundangkan: 29 Nov 2010
    • 1
    • ...
    • 106
    • 107
    • 108
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??