JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.154 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam penggunaan dana APBN "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | UNIVERSITAS HASANUDDIN
50/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 16 Mar 2015
  • Diundangkan: 16 Mar 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
171/PMK.07/2015

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

  • Ditetapkan: 09 Sep 2015
  • Diundangkan: 09 Sep 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
AKHIR TAHUN ANGGARAN | PEDOMAN PELAKSANAAN
169/PMK.05/2009

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
241/PMK.05/2012

Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

  • Ditetapkan: 27 Des 2012
  • Diundangkan: 27 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DAERAH OTONOM | DANA BAGI HASIL
162/PMK.07/2011

Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk/Provinsi yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepad...

  • Ditetapkan: 05 Okt 2011
  • Diundangkan: 05 Okt 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
91/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | SEWA
    33/PMK.06/2012

    Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 23 Feb 2012
    • Diundangkan: 24 Feb 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    120/PMK.05/2009

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2009
    • Diundangkan: 07 Jul 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2012
    242/PMK.07/2011

    Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

    • Ditetapkan: 27 Des 2011
    • Diundangkan: 27 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEGIATAN USAHA | PERUBAHAN KEEMPAT
    107/PMK.010/2015

    Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran ata...

    • Ditetapkan: 08 Jun 2015
    • Diundangkan: 09 Jun 2015

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 107
    • 108
    • 109
    • ...
    • 116

    Loading...
    Quick Look - ??
    • transparansi penggunaan anggaran...
    • akuntabilitas dana APBN...
    • pelaporan keuangan kementerian...
    • audit dana publik...
    • partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran...