JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 161 hasil yang relevan dengan "akses kesehatan "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
208/PMK.07/2022

Pengelolaan Insentif Fiskal

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
EODB | ELEKTRONIK | EODB
PP 24 TAHUN 2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

  • Ditetapkan: 21 Jun 2018
  • Diundangkan: 21 Jun 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
      160/PMK.07/2021

      Pengelolaan Dana Insentif Daerah

      • Ditetapkan: 18 Nov 2021
      • Diundangkan: 19 Nov 2021

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENYELENGGARAAN | KAWASAN EKONOMI
      PP 1 TAHUN 2020

      Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

      • Ditetapkan: 06 Jan 2020
      • Diundangkan: 08 Jan 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | KESEHATAN FISKAL
      266/PMK.07/2015

      Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

      • Ditetapkan: 31 Des 2015
      • Diundangkan: 31 Des 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      3/PUU-XVI/2018

      Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGELOLAAN
        9/PMK.07/2020

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

        • Ditetapkan: 05 Feb 2020
        • Diundangkan: 05 Feb 2020

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        39/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjuala...

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 10
          • 11
          • 12
          • ...
          • 17

          Loading...
          Quick Look - ??
          • akses kesehatan publik...
          • pembiayaan layanan kesehatan...
          • kebijakan kesehatan berkelanjutan...
          • transparansi anggaran kesehatan...
          • kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan...