JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 175 hasil yang relevan dengan "program subsidi bunga kredit untuk UMKM "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID 19 DAN PEN | PENEMPATAN | DANA
64/PMK.05/2020

Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 05 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID 19 DAN PEN | REKENING KHUSUS | PROGRAM PEN
63/PMK.05/2020

Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 05 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KREDIT PROGRAM | PENGGUNAAN
253/PMK.05/2016

Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      16/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010 terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        132/PUU-XII/2014

        Pengujian UU no 27 tahun 2014 tentang APBN 2015 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          62/PUU-XI/2013

          Pengujian UU Nomor 17/2003

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            32 P/HUM/2021

            Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
              199/PMK.02/2021

              Tata Cara Revisi Anggaran

              • Ditetapkan: 24 Des 2021
              • Diundangkan: 27 Des 2021

              Relevan terhadap

              • 1
              • ...
              • 10
              • 11
              • 12
              • ...
              • 18

              Loading...
              Quick Look - ??
              • subsidi bunga kredit UMKM...
              • program pembiayaan mikro...
              • dukungan keuangan untuk usaha kecil...
              • insentif kredit bagi pelaku usaha...
              • kebijakan pemerintah untuk UMKM...