JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 1.393 hasil yang relevan dengan "Dukungan pemerintah untuk pengembangan ekonomi "
    Dalam 0.027 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    19/PMK.08/2015

    Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan.

    • Ditetapkan: 02 Feb 2015
    • Diundangkan: 03 Feb 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENYERTAAN MODAL
    PP 72 TAHUN 2016

    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan ...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PILOTING SISTEM | BIDANG PERBENDAHARAAN
    159/PMK.05/2018

    Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

    • Ditetapkan: 14 Des 2018
    • Diundangkan: 21 Des 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMERIKSA PAJAK | PETUNJUK TEKNIS
    133/PMK.03/2018

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

    • Ditetapkan: 21 Sep 2018
    • Diundangkan: 27 Sep 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    67 P/HUM/2014

    Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan PTPN III bertentangan d...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BERPENDAPATAN RENDAH | BIDANG ANGGARAN
      237/PMK.02/2012

      Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

      • Ditetapkan: 26 Des 2012
      • Diundangkan: 26 Des 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      115/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        50/PMK.07/2017

        Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

        • Ditetapkan: 04 Apr 2017
        • Diundangkan: 04 Apr 2017
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
        236/PMK.05/2016

        Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
        PER-2/BC/2019

        Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

        • Ditetapkan: 13 Feb 2019
        • Diundangkan: 13 Feb 2019

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 114
        • 115
        • 116
        • ...
        • 140
        Quick Look - ??