JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.254 hasil yang relevan dengan "big data dalam administrasi pajak "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SUBSIDI
146/PMK.05/2015

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

  • Ditetapkan: 30 Jul 2015
  • Diundangkan: 30 Jul 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENILAIAN ASET | MILIK ASING/CINA
185/PMK.06/2009

Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya.

  • Ditetapkan: 16 Nov 2009
  • Diundangkan: 18 Nov 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
37/PMK.04/2013

Toko Bebas Bea.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2013
  • Diundangkan: 27 Feb 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
62/PMK.04/2011

Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

  • Ditetapkan: 30 Mar 2011
  • Diundangkan: 30 Mar 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
49/PMK.02/2011

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 17 Mar 2011
  • Diundangkan: 17 Mar 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
    PP 7 TAHUN 2008

    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2008
    • Diundangkan: 04 Feb 2008

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
      249/PMK.05/2010

      Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

      • Ditetapkan: 27 Des 2010
      • Diundangkan: 27 Des 2010

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | DEPARTEMEN DALAM NEGERI
      PP 71 TAHUN 2009

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen dalam Negeri.

      • Ditetapkan: 16 Nov 2009
      • Diundangkan: 16 Nov 2009

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 117
      • 118
      • 119
      • ...
      • 126

      Loading...
      Quick Look - ??
      • big data analitik pajak...
      • pemanfaatan big data dalam pendapatan negara...
      • pengelolaan data perpajakan berbasis big data...
      • teknologi big data untuk audit pajak...
      • pengaruh big data terhadap kepatuhan pajak...