JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 1.393 hasil yang relevan dengan "Dukungan pemerintah untuk pengembangan ekonomi "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL | HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
    28/PMK.07/2016

    Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

    • Ditetapkan: 19 Feb 2016
    • Diundangkan: 19 Feb 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    12/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERTANGGUNGJAWABAN | TATA CARA PENGELOLAAN
      03/PMK.011/2012

      Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

      • Ditetapkan: 04 Jan 2012
      • Diundangkan: 04 Jan 2012

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      12 P/HUM/2017

      uji materiil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
        209/PMK.05/2015

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

        • Ditetapkan: 27 Nov 2015
        • Diundangkan: 27 Nov 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        107/PUU-XI/2013

        Pengujian UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | KREDIT PROGRAM
          155/PMK.05/2018

          Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program

          • Ditetapkan: 11 Des 2018
          • Diundangkan: 12 Des 2018
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
          19/PMK.03/2018

          Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

          • Ditetapkan: 19 Feb 2018
          • Diundangkan: 19 Feb 2018
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | SUBSIDI
          146/PMK.05/2015

          Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

          • Ditetapkan: 30 Jul 2015
          • Diundangkan: 30 Jul 2015
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG IMPOR | PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
          34/PMK.010/2017

          Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang L...

          • Ditetapkan: 01 Mar 2017
          • Diundangkan: 01 Mar 2017

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 118
          • 119
          • 120
          • ...
          • 140
          Quick Look - ??