PP 56 TAHUN 2005

Sistem Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 09 Des 2005
• Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6 dan Pasal 1

Kpres 84 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

• Ditetapkan: 02 Jul 2001
• Diundangkan: 02 Jul 2001

Relevan terhadapPasal 4

141/PMK.010/2009

Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

• Ditetapkan: 31 Agu 2009
• Diundangkan: 31 Agu 2009

Kpres 42 TAHUN 2002

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

• Ditetapkan: 28 Jun 2002
• Diundangkan: 28 Jun 2002

Relevan terhadapPasal 48

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 7 dan Pasal 2

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 1

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

89/KMK.013/1991

Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

• Ditetapkan: 25 Jan 1991
• Diundangkan: 25 Jan 1991

Relevan terhadapMenimbang

PP 4 TAHUN 1988

Rumah Susun

• Ditetapkan: 26 Apr 1988
• Diundangkan: 26 Apr 1988