JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.222 hasil yang relevan dengan "pendapatan daerah "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-VI/2008

Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
    76/PMK.03/2010

    Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2010
    • Diundangkan: 31 Mar 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATACARA PENGHITUNGAN
    16/PMK.03/2011

    Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

    • Ditetapkan: 24 Jan 2011
    • Diundangkan: 24 Jan 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAKSANAAN | TATACARA PEMBAYARAN
    190/PMK.05/2012

    Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 29 Nov 2012
    • Diundangkan: 29 Nov 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
    PP 90 TAHUN 2010

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL | PROVINSI PENGHASIL TEMBAKAU
    197/PMK.07/2009

    Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.

    • Ditetapkan: 03 Des 2009
    • Diundangkan: 03 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
    PP 7 TAHUN 2008

    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2008
    • Diundangkan: 04 Feb 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PINJAMAN DALAM NEGERI | TATACARA PENARIKAN
    91/PMK.05/2010

    Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 21 Apr 2010
    • Diundangkan: 21 Apr 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TAHUN ANGGARAN 2010 | PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
    187/PMK.02/2010

    Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Ba Bun Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2...

    • Ditetapkan: 26 Okt 2010
    • Diundangkan: 26 Okt 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    • 1
    • ...
    • 118
    • 119
    • 120
    • ...
    • 123

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pendapatan asli daerah...
    • pengelolaan keuangan daerah...
    • sumber pendapatan daerah...
    • efektivitas pajak daerah...
    • kebijakan fiskal daerah...