JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 132 hasil yang relevan dengan "efek berharga negara "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | TRANSAKSI | SURAT UTANG NEGARA
95/PMK.08/2014

Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

  • Ditetapkan: 28 Mei 2014
  • Diundangkan: 28 Mei 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN | IURAN PENSIUN
243/PMK.02/2016

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENEMPATAN LANGSUNG | PENERBITAN DAN PENJUALAN
75/PMK.08/2009

Penerbitan dan Pejualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).

  • Ditetapkan: 17 Apr 2009
  • Diundangkan: 17 Apr 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA
77/PMK.08/2013

Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

  • Ditetapkan: 11 Apr 2013
  • Diundangkan: 11 Apr 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
224/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
203/PMK.08/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perd...

  • Ditetapkan: 12 Nov 2015
  • Diundangkan: 12 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BOOKBUILDING | SURAT UTANG NEGARA
128/PMK.08/2012

Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Bookbuilding.

  • Ditetapkan: 07 Agu 2012
  • Diundangkan: 07 Agu 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
29/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BEA MASUK | PERUBAHAN
    169/PMK.04/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.

    • Ditetapkan: 20 Nov 2017
    • Diundangkan: 20 Nov 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    43/PMK.08/2013

    Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik.

    • Ditetapkan: 04 Mar 2013
    • Diundangkan: 04 Mar 2013

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14

    Loading...
    Quick Look - ??
    • efek berharga negara...
    • pengelolaan utang publik...
    • investasi obligasi pemerintah...
    • pasar modal Indonesia...
    • kebijakan fiskal dan moneter...