JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 175 hasil yang relevan dengan "keputusan pembelian "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
92/PMK.01/2017

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

  • Ditetapkan: 05 Jul 2017
  • Diundangkan: 05 Jul 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATACARA PENYEDIAAN | CADANGAN BERAS PEMERINTAH
88/PMK.02/2019

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah

  • Ditetapkan: 18 Jun 2019
  • Diundangkan: 18 Jun 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
173/PMK.06/2020

Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 02 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | DEALER UTAMA
199/PMK.08/2015

Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

  • Ditetapkan: 10 Nov 2015
  • Diundangkan: 10 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
RITEL | SURAT UTANG NEGARA
27/PMK.08/2020

Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

  • Ditetapkan: 30 Mar 2020
  • Diundangkan: 30 Mar 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | ELEKTRONIK
239/PMK.01/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Lingkungan K...

  • Ditetapkan: 22 Des 2015
  • Diundangkan: 22 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | PPN/PPNBM
160/PMK.04/2018

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang d...

  • Ditetapkan: 17 Des 2018
  • Diundangkan: 18 Des 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGEMBALIAN | KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
244/PMK.03/2015

Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

  • Ditetapkan: 28 Des 2015
  • Diundangkan: 28 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
IMPOR BARANG | TUJUAN EKSPOR
161/PMK.04/2018

Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

  • Ditetapkan: 17 Des 2018
  • Diundangkan: 18 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | ELEKTRONIK
111/PMK.01/2018

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 07 Sep 2018
  • Diundangkan: 10 Sep 2018

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 11
  • 12
  • 13
  • ...
  • 18

Loading...
Quick Look - ??
  • keputusan pembelian publik...
  • analisis anggaran pemerintah...
  • kebijakan pengadaan barang dan jasa...
  • evaluasi kinerja pengelolaan keuangan...
  • transparansi dalam pengeluaran negara...