JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 2.109 hasil yang relevan dengan "pendapatan negara "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    KEPELABUHANAN
    PP 61 TAHUN 2009

    Kepelabuhanan.

    • Ditetapkan: 20 Okt 2009
    • Diundangkan: 20 Okt 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
    UU 29 TAHUN 2007

    Pemerintahan Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

    • Ditetapkan: 30 Jul 2007
    • Diundangkan: 30 Jul 2007
    Thumbnail
    UNDANG-UNDANG | PERATURAN PELAKSANAAN
    PP 36 TAHUN 2005

    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

    • Ditetapkan: 10 Sep 2005
    • Diundangkan: 10 Sep 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMILIHAN UMUM | PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
    UU 42 TAHUN 2008

    Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

    • Ditetapkan: 13 Nov 2008
    • Diundangkan: 13 Nov 2008

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERIMBANGAN KEUANGAN
    UU 33 TAHUN 2004

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    • Ditetapkan: 15 Okt 2004
    • Diundangkan: 15 Okt 2004

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    DAERAH | PENGGABUNGAN
    PP 78 TAHUN 2007

    Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

    • Ditetapkan: 10 Des 2007
    • Diundangkan: 10 Des 2007

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    UU 17 TAHUN 2003

    Keuangan negara

    • Ditetapkan: 05 Apr 2003
    • Diundangkan: 04 Mei 2003

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    KEPOLISIAN NEGARA REPULIK INDONESIA
    UU 2 TAHUN 2002

    Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    • Ditetapkan: 08 Jan 2002
    • Diundangkan: 08 Jan 2002

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    LALU LINTAS | ANGKUTAN KERETA API
    PP 72 TAHUN 2009

    Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

    • Ditetapkan: 11 Des 2009
    • Diundangkan: 11 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PROVINSI PAPUA | OTONOMI KHUSUS
    UU 21 TAHUN 2001

    Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

    • Ditetapkan: 21 Nov 2001
    • Diundangkan: 21 Nov 2001

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 124
    • 125
    • 126
    • ...
    • 211
    Quick Look - ??