JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 1.305 hasil yang relevan dengan "pengelolaan anggaran "
    Dalam 0.014 detik
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-IX/2011

    Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGKUTAN LAUT | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
      123/PMK.02/2009

      Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi...

      • Ditetapkan: 22 Jul 2009
      • Diundangkan: 22 Jul 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
      241/PMK.05/2012

      Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

      • Ditetapkan: 27 Des 2012
      • Diundangkan: 27 Des 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATACARA PENYEDIAAN | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
      158/PMK.02/2009

      Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

      • Ditetapkan: 12 Okt 2009
      • Diundangkan: 12 Okt 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENDIDIKAN | FUNGSI
      84/PMK.07/2009

      Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

      • Ditetapkan: 23 Apr 2009
      • Diundangkan: 23 Apr 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGELOLAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        77/PMK.05/2009

        Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum.

        • Ditetapkan: 21 Apr 2009
        • Diundangkan: 21 Apr 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBAYARAN JASA BANK | PINJAMAN LUAR NEGERI
        219/PMK.05/2009

        Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

        • Ditetapkan: 17 Des 2009
        • Diundangkan: 17 Des 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | TAHUN ANGGARAN 2010
        138/PMK.07/2009

        Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing D...

        • Ditetapkan: 28 Agu 2009
        • Diundangkan: 28 Agu 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
        99/PMK.02/2009

        Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

        • Ditetapkan: 26 Mei 2009
        • Diundangkan: 26 Mei 2009

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 124
        • 125
        • 126
        • ...
        • 131
        Quick Look - ??