UU 27 TAHUN 2009

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

• Ditetapkan: 29 Agu 2009
• Diundangkan: 29 Agu 2009

Relevan terhadapPasal 248

24/PMK.04/2011

Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.

• Ditetapkan: 07 Feb 2011
• Diundangkan: 07 Feb 2011

107/PMK.04/2009

Pembebasab Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergun...

• Ditetapkan: 12 Jun 2009
• Diundangkan: 12 Jun 2009

101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

• Ditetapkan: 11 Jul 2011
• Diundangkan: 11 Jul 2011

PP 6 TAHUN 2007

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

• Ditetapkan: 08 Jan 2007
• Diundangkan: 08 Jan 2007

Relevan terhadapPasal 13

PP 38 TAHUN 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 28 Mei 2009
• Diundangkan: 28 Mei 2009

PP 56 TAHUN 2005

Sistem Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 09 Des 2005
• Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadapPasal 10, Pasal 4, dan Pasal 3

19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

Relevan terhadapPasal 113 dan Pasal 6

PP 36 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

• Ditetapkan: 19 Mei 2008
• Diundangkan: 19 Mei 2008

Relevan terhadapPasal 7

PP 44 TAHUN 2004

Perencanaan Hutan

• Ditetapkan: 18 Okt 2004
• Diundangkan: 18 Okt 2004

Relevan terhadapPasal 3