Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.007 detikPEMBIAYAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
129/PMK.08/2011
Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
127/PMK.07/2011
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.
ORGANISASI DAN TATAKERJA | PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
135/PMK.01/2011
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.
KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL | ORGANISASI DAN TATAKERJA
134/PMK.01/2011
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.
ORGANISASI DAN TATAKERJA | KANTOR PENGOLAHAN DATA
133/PMK.01/2011
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK PENGHASILAN
136/PMK.03/2011
Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.
PEMBIAYAAN SYARIAH | PAJAK PENGHASILAN
137/PMK.03/2011
Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.
PEMBAYARAN | BULAN SEPTEMBER 2011
PERPRES 52 TAHUN 2011
Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011.
PETUNJUK PELAKSANAAN | BULAN SEPTEMBER 2011
138/PMK.05/2011
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Pensiun Bulan September 2011
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
139/PMK.011/2011
Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Ener...