JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15465 (Release-30)

    Ditemukan 1.452 hasil yang relevan dengan "pengelolaan anggaran untuk investasi publik "
    Dalam 0.037 detik
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    83/PUU-XI/2013

    Uji meteriil Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU APBN Tahun 2013 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat ...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      58/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 te...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENGELOLAAN ASET
        4/PMK.06/2013

        Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

        • Ditetapkan: 02 Jan 2013
        • Diundangkan: 02 Jan 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEKAYAAN NEGARA | PENILAIAN
        66/PMK.06/2016

        Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.

        • Ditetapkan: 26 Apr 2016
        • Diundangkan: 26 Apr 2016

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        84/PUU-IX/2011

        Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
          154/PMK.05/2013

          Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

          • Ditetapkan: 13 Nov 2013
          • Diundangkan: 13 Nov 2013

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PELAKSANAAN ANGGARAN
          30/PMK.08/2012

          Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

          • Ditetapkan: 23 Feb 2012
          • Diundangkan: 23 Feb 2012

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG ANGGARAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
          6/PMK.02/2016

          Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Pe...

          • Ditetapkan: 26 Jan 2016
          • Diundangkan: 26 Jan 2016
          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          63/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

            Thumbnail
            PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            58/PUU-XIV/2016

            Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

              • 1
              • ...
              • 128
              • 129
              • 130
              • ...
              • 146
              Quick Look - ??