JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 169 hasil yang relevan dengan "Pendanaan infrastruktur "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
80/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
    265/PMK.08/2015

    Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    50/PMK.07/2017

    Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

    • Ditetapkan: 04 Apr 2017
    • Diundangkan: 04 Apr 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    211/PMK.07/2022

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 27 Des 2022
    • Diundangkan: 28 Des 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      6/PUU-XVIII/2020

      menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        3/PUU-XVI/2018

        Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
          76/PMK.07/2022

          Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

          • Ditetapkan: 18 Apr 2022
          • Diundangkan: 18 Apr 2022

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          15/PUU-XV/2017

          Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap UUD Negara RI 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
            PMK 138 TAHUN 2023

            Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

            • Ditetapkan: 08 Des 2023
            • Diundangkan: 13 Des 2023

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 12
            • 13
            • 14
            • ...
            • 17

            Loading...
            Quick Look - ??
            • Pendanaan infrastruktur publik...
            • Pembiayaan proyek infrastruktur...
            • Kerjasama pemerintah dan swasta dalam infrastruktur...
            • Strategi investasi infrastruktur...
            • Analisis risiko pendanaan infrastruktur...