JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 179 hasil yang relevan dengan "Proyek Infrastruktur "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
25/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    108/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      10/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 (Pasal 23A) terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INFRASTRUKTUR | BMN | INFRASTRUKTUR | BARANG MILIK NEGARA
        65/PMK.06/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan ...

        • Ditetapkan: 26 Apr 2016
        • Diundangkan: 27 Apr 2016

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        21 P/HUM/2017

        Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2016 ttg perubahan atas PP 44 2005 ttg tata cara penyertaan dan penatausahan modal negara pada BUMN dan PT

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG UMUM | ORGANISASI
          54/PMK.01/2017

          Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

          • Ditetapkan: 17 Apr 2017
          • Diundangkan: 17 Apr 2017

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
          199/PMK.012/2020

          Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

          • Ditetapkan: 16 Des 2020
          • Diundangkan: 17 Des 2020
          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          58 P/HUM/2020

          Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
            PP 56 TAHUN 2011

            Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

            • Ditetapkan: 22 Des 2011
            • Diundangkan: 22 Des 2011

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PERTANGGUNGJAWABAN | TATA CARA PENGELOLAAN
            03/PMK.011/2012

            Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

            • Ditetapkan: 04 Jan 2012
            • Diundangkan: 04 Jan 2012

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 12
            • 13
            • 14
            • ...
            • 18

            Loading...
            Quick Look - ??
            • Proyek Infrastruktur...
            • Pendanaan Infrastruktur...
            • Kebijakan Anggaran Infrastruktur...
            • Pengelolaan Proyek Publik...
            • Investasi Infrastruktur Berkelanjutan...