JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 168 hasil yang relevan dengan "analisis publik "
Dalam 0.056 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
171/PMK.07/2015

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

  • Ditetapkan: 09 Sep 2015
  • Diundangkan: 09 Sep 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
57/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    61/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      54/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        37/PUU-XVIII/2020

        Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BALAI LELANG | PENERAPAN PRINSIP
          156/PMK.06/2017

          Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.

          • Ditetapkan: 06 Nov 2017
          • Diundangkan: 06 Nov 2017

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          54/PUU-XVII/2019

          Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            5/PUU-XVIII/2020

            Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              INFORMASI | PERTUKARAN
              125/PMK.010/2015

              Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)

              • Ditetapkan: 07 Jul 2015
              • Diundangkan: 07 Jul 2015

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
              32/PUU-XVIII/2020

              Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

                Relevan terhadap

                • 1
                • ...
                • 12
                • 13
                • 14
                • ...
                • 17

                Loading...
                Quick Look - ??
                • analisis anggaran publik...
                • transparansi keuangan negara...
                • evaluasi efektivitas program pemerintah...
                • pengelolaan risiko fiskal...
                • partisipasi masyarakat dalam kebijakan anggaran...