JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 179 hasil yang relevan dengan "efisiensi operasional "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
3/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAYANAN UMUM | PENGENDALIAN INTERN
    200/PMK.05/2017

    Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum

    • Ditetapkan: 21 Des 2017
    • Diundangkan: 21 Des 2017

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MEKANISME | PERGURUAN TINGGI NEGERI
    PP 58 TAHUN 2013

    Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

    • Ditetapkan: 22 Agu 2013
    • Diundangkan: 22 Agu 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAYANAN UMUM | DEWAN PENGAWAS
    95/PMK.05/2016

    Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 16 Jun 2016
    • Diundangkan: 16 Jun 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEDOMAN
    176/PMK.05/2017

    Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 27 Nov 2017
    • Diundangkan: 27 Nov 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBELIAN KEMBALI | PERUBAHAN
    3/PMK.08/2021

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

    • Ditetapkan: 18 Jan 2021
    • Diundangkan: 19 Jan 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | TATACARA PENYEDIAAN
    165/PMK.02/2014

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

    • Ditetapkan: 19 Agu 2014
    • Diundangkan: 19 Agu 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENARIKAN DANA
    98/PMK.05/2017

    Penarikan dan Pengembalian Dana pada Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2017
    • Diundangkan: 18 Jul 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
    199/PMK.012/2020

    Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

    • Ditetapkan: 16 Des 2020
    • Diundangkan: 17 Des 2020
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    234/PMK.05/2020

    Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 30 Des 2020
    • Diundangkan: 30 Des 2020
    • 1
    • ...
    • 12
    • 13
    • 14
    • ...
    • 18

    Loading...
    Quick Look - ??
    • efisiensi anggaran...
    • pengelolaan sumber daya...
    • optimasi proses keuangan...
    • analisis biaya-manfaat...
    • transparansi dalam pengeluaran...