JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 139 hasil yang relevan dengan "pengawasan kinerja instansi pemerintah "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERTANGGUNGJAWABAN DANA | TATACARA PENYEDIAAN
121/PMK.02/2011

Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

  • Ditetapkan: 01 Agu 2011
  • Diundangkan: 01 Agu 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
224/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
157/PMK.04/2009

Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

  • Ditetapkan: 12 Okt 2009
  • Diundangkan: 12 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
14/PMK.09/2017

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2017
  • Diundangkan: 13 Feb 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
99/PMK.02/2009

Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

  • Ditetapkan: 26 Mei 2009
  • Diundangkan: 26 Mei 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATACARA PENYEDIAAN | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
158/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 12 Okt 2009
  • Diundangkan: 12 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUBSIDI PUPUK | TATACARA PENYEDIAAN
120/PMK.02/2010

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

  • Ditetapkan: 14 Jun 2010
  • Diundangkan: 14 Jun 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BANTUAN LANGSUNG PUPUK | TATA CARA
210/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk.

  • Ditetapkan: 10 Des 2009
  • Diundangkan: 10 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

      • 1
      • ...
      • 12
      • 13
      • 14

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pengawasan kinerja pemerintah...
      • akuntabilitas keuangan publik...
      • transparansi laporan anggaran...
      • evaluasi kinerja instansi...
      • audit internal pemerintah...