JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 145 hasil yang relevan dengan "program subsidi lembaga "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
42/PUU-X/2012

Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    61/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      212/PMK.01/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 29 Des 2017
      • Diundangkan: 29 Des 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAKSANAAN | PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
      228/PMK.05/2010

      Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

      • Ditetapkan: 20 Des 2010
      • Diundangkan: 20 Des 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      45/PUU-X/2012

      Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
        127/PMK.05/2018

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

        • Ditetapkan: 21 Sep 2018
        • Diundangkan: 24 Sep 2018
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        18/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
          61/PMK.02/2017

          Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

          • Ditetapkan: 12 Mei 2017
          • Diundangkan: 12 Mei 2017
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
          223/PMK.05/2015

          Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

          • Ditetapkan: 15 Des 2015
          • Diundangkan: 15 Des 2015
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TATA CARA | REVISI ANGGARAN
          69/PMK.02/2010

          Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

          • Ditetapkan: 23 Mar 2010
          • Diundangkan: 23 Mar 2010

          Relevan terhadap dan

          • 1
          • ...
          • 12
          • 13
          • 14
          • 15

          Loading...
          Quick Look - ??
          • subsidi ekonomi kreatif...
          • dukungan finansial untuk UMKM...
          • program peningkatan akses keuangan...
          • bantuan sosial untuk masyarakat...
          • insentif fiskal untuk investasi...