JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.359 hasil yang relevan dengan "penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
99/PMK.02/2009

Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

  • Ditetapkan: 26 Mei 2009
  • Diundangkan: 26 Mei 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BENIH UNGGUL | DANA CADANGAN BENIH NASIONAL
124/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2009
  • Diundangkan: 24 Jul 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | PENGELOLAAN | KONTRAK KERJA SAMA
135/PMK.06/2009

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

  • Ditetapkan: 24 Agu 2009
  • Diundangkan: 24 Agu 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
132/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 50 ayat (1) huruf k]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
    249/PMK.05/2010

    Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PINJAMAN DALAM NEGERI | TATACARA PENARIKAN
    91/PMK.05/2010

    Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 21 Apr 2010
    • Diundangkan: 21 Apr 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | TATA CARA PELAKSANAAN
    134/PMK.06/2009

    Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh ...

    • Ditetapkan: 24 Agu 2009
    • Diundangkan: 24 Agu 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
    PP 24 TAHUN 2005

    Standar Akuntansi Pemerintah

    • Ditetapkan: 13 Jun 2005
    • Diundangkan: 13 Jun 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENDA BERHARGA | PENETAPAN STATUS
    184/PMK.06/2009

    Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2009
    • Diundangkan: 16 Nov 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 132
      • 133
      • 134
      • 135
      • 136

      Loading...
      Quick Look - ??
      • penilaian kinerja keuangan daerah...
      • manajemen keuangan daerah...
      • transparansi anggaran publik...
      • evaluasi efektivitas pengelolaan anggaran...
      • pelaporan keuangan berbasis akuntabilitas...