JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 1.358 hasil yang relevan dengan "sinergi program daerah dan nasional "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGANGKATAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 9 TAHUN 2003

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 17 Feb 2003
  • Diundangkan: 17 Feb 2003

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENETAPAN
PP 30 TAHUN 2006

Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

  • Ditetapkan: 14 Sep 2006
  • Diundangkan: 14 Sep 2006

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS DAN FUNGSI | LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
Kpres 103 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

  • Ditetapkan: 13 Sep 2001
  • Diundangkan: 13 Sep 2001
Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
76/PMK.01/2009

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Apr 2009
  • Diundangkan: 21 Apr 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
41/PMK.09/2010

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 22 Feb 2010
  • Diundangkan: 22 Feb 2010
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERENCANAAN
    PP 44 TAHUN 2004

    Perencanaan Hutan

    • Ditetapkan: 18 Okt 2004
    • Diundangkan: 18 Okt 2004

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN NAMA | KABUPATEN
    PP 5 TAHUN 2006

    Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

    • Ditetapkan: 23 Feb 2006
    • Diundangkan: 23 Feb 2006
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
    PP 38 TAHUN 2009

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    • Ditetapkan: 28 Mei 2009
    • Diundangkan: 28 Mei 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PENGHASILAN PS.21
    203/PMK.07/2009

    Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

    • Ditetapkan: 04 Des 2009
    • Diundangkan: 04 Des 2009
    • 1
    • ...
    • 132
    • 133
    • 134
    • 135
    • 136

    Loading...
    Quick Look - ??
    • sinergi anggaran daerah...
    • kolaborasi program pemerintah...
    • integrasi kebijakan fiskal...
    • optimalisasi alokasi dana...
    • pembangunan berkelanjutan nasional...