JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15465 (Release-30)

    Ditemukan 1.545 hasil yang relevan dengan "program pembiayaan pemerintah untuk industri "
    Dalam 0.028 detik
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    29/PUU-XI/2013

    Uji materi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      69 P/HUM/2014

      Uji materiil terhadap PP 11 tahun 2014 ttg pungutan oleh OJK dan peraturan OJK no.3/POJK.02/2014 ttg tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATACARA PENYEDIAAN | IURAN JAMINAN KESEHATAN
        206/PMK.02/2013

        Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

        • Ditetapkan: 31 Des 2013
        • Diundangkan: 31 Des 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
        256/PMK.05/2015

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 31 Des 2015
        • Diundangkan: 31 Des 2015

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        63/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU no 27 tahun 2014 tentang APBN 2015 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
          61/PMK.02/2017

          Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

          • Ditetapkan: 12 Mei 2017
          • Diundangkan: 12 Mei 2017
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
          79/PMK.010/2020

          Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

          • Ditetapkan: 03 Jul 2020
          • Diundangkan: 03 Jul 2020
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PERENCANAAN KEBUTUHAN
          150/PMK.06/2014

          Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

          • Ditetapkan: 16 Jul 2014
          • Diundangkan: 16 Jul 2014

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG ANGGARAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
          PP 45 TAHUN 2014

          Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

          • Ditetapkan: 30 Mei 2014
          • Diundangkan: 30 Mei 2014

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          32/PUU-XI/2013

          Undang-Undang yang mengatur tentang usaha perasuransian berbentuk usaha bersama (mutual) hingga saat ini belum dikeluarkan, keadaan ini menimbulkan ke...

            Relevan terhadap, , dan

            • 1
            • ...
            • 133
            • 134
            • 135
            • ...
            • 155
            Quick Look - ??