JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 147 hasil yang relevan dengan "aset lelang "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
212/PMK.01/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PRIVATE PLACEMENT | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
239/PMK.08/2012

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
25/PMK.05/2016

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 19 Feb 2016
  • Diundangkan: 19 Feb 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENILAI INTERNAL | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
04/PMK.06/2010

Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

  • Ditetapkan: 08 Jan 2010
  • Diundangkan: 08 Jan 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
39/PMK.03/2016

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

  • Ditetapkan: 22 Mar 2016
  • Diundangkan: 22 Mar 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
142/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

  • Ditetapkan: 29 Okt 2018
  • Diundangkan: 29 Okt 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | BARANG MILIK NEGARA
67/PMK.06/2012

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

  • Ditetapkan: 30 Apr 2012
  • Diundangkan: 30 Apr 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
24/PMK.05/2014

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Penggantian Dana Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 03 Feb 2014
  • Diundangkan: 03 Feb 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENILAIAN ASET | MILIK ASING/CINA
185/PMK.06/2009

Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya.

  • Ditetapkan: 16 Nov 2009
  • Diundangkan: 18 Nov 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
234/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 23 Des 2011
  • 1
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15

Loading...
Quick Look - ??
  • aset lelang pemerintah...
  • pengelolaan aset lelang...
  • transparansi lelang aset...
  • kebijakan lelang aset negara...
  • sistem informasi lelang aset...