JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 145 hasil yang relevan dengan "pengelolaan data desa "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | BIDANG ANGGARAN
9/PMK.02/2017

Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

  • Ditetapkan: 30 Jan 2017
  • Diundangkan: 30 Jan 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA BAGI HASIL
93/PMK.07/2016

Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

  • Ditetapkan: 13 Jun 2016
  • Diundangkan: 13 Jun 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEJAKSAAN | BARANG RAMPASAN
13/PMK.06/2018

Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.

  • Ditetapkan: 08 Feb 2018
  • Diundangkan: 08 Feb 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK TEKNIS
132/PMK.06/2017

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

  • Ditetapkan: 03 Okt 2017
  • Diundangkan: 03 Okt 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
142/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

  • Ditetapkan: 29 Okt 2018
  • Diundangkan: 29 Okt 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
23/PUU-XVIII/2020

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    124/PMK.02/2016

    Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    • Ditetapkan: 08 Agu 2016
    • Diundangkan: 08 Agu 2016
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
      68/PMK.05/2015

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

      • Ditetapkan: 27 Mar 2015
      • Diundangkan: 27 Mar 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KLASIFIKASI | ANGGARAN
      127/PMK.02/2015

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015
      • 1
      • ...
      • 13
      • 14
      • 15

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pengelolaan data keuangan desa...
      • sistem informasi manajemen desa...
      • transparansi anggaran desa...
      • evaluasi kinerja program desa...
      • partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa...