JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 161 hasil yang relevan dengan "royalti "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
41/PUU-XVIII/2020

Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
    104/PMK.010/2016

    Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

    • Ditetapkan: 30 Jun 2016
    • Diundangkan: 30 Jun 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI KURANG BAYAR | SUMBER DAYA ALAM
    86/PMK.07/2014

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 Sampai dengan Tahun Anggaran 2012.

    • Ditetapkan: 12 Mei 2014
    • Diundangkan: 12 Mei 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    PP 64 TAHUN 2014

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.

    • Ditetapkan: 23 Jul 2014
    • Diundangkan: 23 Jul 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | PERTUKARAN
    60/PMK.03/2014

    Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information).

    • Ditetapkan: 27 Mar 2014
    • Diundangkan: 27 Mar 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
    162/PMK.07/2016

    Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    • Ditetapkan: 28 Okt 2016
    • Diundangkan: 28 Okt 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | PERJANJIAN INTERNASIONAL
    11/PMK.04/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian a...

    • Ditetapkan: 06 Feb 2019
    • Diundangkan: 06 Feb 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG IMPOR
    109/PMK.04/2019

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjan...

    • Ditetapkan: 31 Jul 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG FISKAL | BIDANG UMUM
    159/PMK.010/2015

    Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    • Ditetapkan: 14 Agu 2015
    • Diundangkan: 18 Agu 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    47/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 13
      • 14
      • 15
      • 16
      • 17

      Loading...
      Quick Look - ??
      • royalti pertambangan...
      • royalti sektor energi...
      • kebijakan royalti industri...
      • mekanisme pembayaran royalti...
      • pengelolaan royalti negara...