JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 1.542 hasil yang relevan dengan "program pembiayaan pemerintah untuk industri "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    60/PUU-IX/2011

    PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      107/PUU-XI/2013

      Pengujian UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        97/PUU-X/2012

        PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 194...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | SANKSI
          268/PMK.03/2015

          Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersif...

          • Ditetapkan: 31 Des 2015
          • Diundangkan: 31 Des 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
          222/PMK.05/2016

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERTANGGUNGJAWABAN | TATA CARA PENGELOLAAN
          03/PMK.011/2012

          Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

          • Ditetapkan: 04 Jan 2012
          • Diundangkan: 04 Jan 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA INTERNASIONAL
          119/PMK.08/2011

          Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

          • Ditetapkan: 01 Agu 2011
          • Diundangkan: 01 Agu 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          42/PUU-X/2012

          Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            82/PUU-IX/2011

            PUU Nomor 10/1998 tentang Perbankan

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBELIAN
              75/PMK.08/2013

              Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

              • Ditetapkan: 08 Apr 2013
              • Diundangkan: 08 Apr 2013

              Relevan terhadap dan

              • 1
              • ...
              • 139
              • 140
              • 141
              • ...
              • 155
              Quick Look - ??