JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.448 hasil yang relevan dengan "transparansi pengadaan barang dan jasa "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
75/PUU-IX/2011

Uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
    30/PMK.010/2010

    Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

    • Ditetapkan: 09 Feb 2010
    • Diundangkan: 09 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | EVALUASI KINERJA
    249/PMK.02/2011

    Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-IX/2011

    Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
      87/PMK.05/2009

      Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

      • Ditetapkan: 30 Apr 2009
      • Diundangkan: 30 Apr 2009

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INDONESIA | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
      140/PMK.010/2009

      Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGELOLAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      77/PMK.05/2009

      Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum.

      • Ditetapkan: 21 Apr 2009
      • Diundangkan: 21 Apr 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUBSIDI PUPUK
      94/PMK.02/2011

      Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | REVISI ANGGARAN
      69/PMK.02/2010

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

      • Ditetapkan: 23 Mar 2010
      • Diundangkan: 23 Mar 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
      234/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011
      • 1
      • ...
      • 139
      • 140
      • 141
      • ...
      • 145

      Loading...
      Quick Look - ??
      • transparansi pengadaan...
      • kebijakan pengadaan publik...
      • akuntabilitas pengelolaan anggaran...
      • sistem informasi pengadaan...
      • efisiensi biaya pengadaan...