JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.464 hasil yang relevan dengan "alokasi anggaran untuk program sosial "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
41/PUU-XI/2013

Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERSETUJUAN | PENGADAAN BARANG/JASA
    56/PMK.02/2010

    Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    • Ditetapkan: 02 Mar 2010
    • Diundangkan: 02 Mar 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    12/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | GURU DAN DOSEN
      101/PMK.05/2010

      Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

      • Ditetapkan: 12 Mei 2010
      • Diundangkan: 12 Mei 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MONITORING | HIBAH
      33/PMK.08/2010

      Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah.

      • Ditetapkan: 12 Feb 2010
      • Diundangkan: 12 Feb 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFRASTRUKTUR | JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA | INFRASTRUKTUR
      229/PMK.01/2009

      Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

      • Ditetapkan: 28 Des 2009
      • Diundangkan: 28 Des 2009

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BENDAHARA UMUM NEGARA | TATA CARA PENYUSUNAN
      250/PMK.05/2012

      Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

      • Ditetapkan: 28 Des 2012
      • Diundangkan: 28 Des 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      230/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Hibah.

      • Ditetapkan: 21 Des 2011
      • Diundangkan: 21 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RETRIBUSI DAERAH | PELANGGARAN
      11/PMK.07/2010

      Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

      • Ditetapkan: 25 Jan 2010
      • Diundangkan: 25 Jan 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      27/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 141
        • 142
        • 143
        • ...
        • 147

        Loading...
        Quick Look - ??
        • alokasi anggaran program sosial...
        • efektivitas pengeluaran publik...
        • manajemen keuangan daerah...
        • evaluasi program sosial...
        • transparansi anggaran pemerintah...