JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.458 hasil yang relevan dengan "strategi pengadaan barang dan jasa "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
49/PMK.02/2011

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 17 Mar 2011
  • Diundangkan: 17 Mar 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
Kpres 42 TAHUN 2002

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 28 Jun 2002
  • Diundangkan: 28 Jun 2002

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
35/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
    153/PMK.05/2012

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

    • Ditetapkan: 03 Okt 2012
    • Diundangkan: 03 Okt 2012
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETA KAPASITAS FISKAL | DAERAH
    174/PMK.07/2009

    Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

    • Ditetapkan: 11 Nov 2009
    • Diundangkan: 11 Nov 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | TAHUN ANGGARAN 2010
    138/PMK.07/2009

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing D...

    • Ditetapkan: 28 Agu 2009
    • Diundangkan: 28 Agu 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERLAKUAN KEPABEANAN | AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
    219/PMK.04/2010

    Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.

    • Ditetapkan: 09 Des 2010
    • Diundangkan: 09 Des 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | TATA KERJA
    Kpres 81 TAHUN 2003

    Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

    • Ditetapkan: 03 Nov 2003
    • Diundangkan: 03 Nov 2003

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAYANAN UMUM | PIUTANG
    230/PMK.05/2009

    Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 28 Des 2009
    • Diundangkan: 28 Des 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
    PP 38 TAHUN 2009

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    • Ditetapkan: 28 Mei 2009
    • Diundangkan: 28 Mei 2009
    • 1
    • ...
    • 141
    • 142
    • 143
    • ...
    • 146

    Loading...
    Quick Look - ??
    • strategi pengadaan barang...
    • proses tender transparan...
    • efisiensi anggaran pemerintah...
    • manajemen risiko dalam pengadaan...
    • inovasi dalam pengadaan jasa...