JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.521 hasil yang relevan dengan "kebijakan fiskal untuk pendapatan daerah "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | REVISI ANGGARAN
69/PMK.02/2010

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 23 Mar 2010
  • Diundangkan: 23 Mar 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
76/PMK.03/2010

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 31 Mar 2010
  • Diundangkan: 31 Mar 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | DANA BERGULIR
77/PMK.05/2010

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Us...

  • Ditetapkan: 05 Apr 2010
  • Diundangkan: 05 Apr 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
249/PMK.05/2010

Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PINJAMAN DALAM NEGERI | TATACARA PENARIKAN
91/PMK.05/2010

Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

  • Ditetapkan: 21 Apr 2010
  • Diundangkan: 21 Apr 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
235/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 23 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL | PROVINSI PENGHASIL TEMBAKAU
197/PMK.07/2009

Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.

  • Ditetapkan: 03 Des 2009
  • Diundangkan: 03 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
PP 2 TAHUN 2006

Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

  • Ditetapkan: 30 Jan 2006
  • Diundangkan: 30 Jan 2006

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-VI/2008

Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
    153/PMK.05/2012

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

    • Ditetapkan: 03 Okt 2012
    • Diundangkan: 03 Okt 2012

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 147
    • 148
    • 149
    • ...
    • 153

    Loading...
    Quick Look - ??
    • kebijakan fiskal daerah...
    • pengelolaan pendapatan daerah...
    • optimalisasi pajak daerah...
    • kontribusi dana alokasi umum...
    • strategi peningkatan pendapatan asli daerah...