JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 213 hasil yang relevan dengan "Program prioritas pembangunan "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
130/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

  • Ditetapkan: 13 Sep 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    CUKAI HASIL TEMBAKAU | DANA BAGI HASIL
    206/PMK.07/2020

    Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

    • Ditetapkan: 17 Des 2020
    • Diundangkan: 18 Des 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
    138/PMK.08/2019

    Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 07 Okt 2019
    • Diundangkan: 07 Okt 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
    210/PMK.02/2019

    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
    124/PMK.07/2015

    Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    • Ditetapkan: 30 Jun 2015
    • Diundangkan: 30 Jun 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
    PMK 138 TAHUN 2023

    Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

    • Ditetapkan: 08 Des 2023
    • Diundangkan: 13 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    222/PMK.07/2020

    Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 28 Des 2020
    • Diundangkan: 29 Des 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    94/PMK.02/2017

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 14 Jul 2017
    • Diundangkan: 14 Jul 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    10/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 (Pasal 23A) terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 14
      • 15
      • 16
      • ...
      • 22

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Prioritas belanja pemerintah...
      • Manajemen keuangan daerah...
      • Program peningkatan kapasitas fiskal...
      • Strategi pembiayaan pembangunan berkelanjutan...
      • Kebijakan penganggaran yang inklusif...