JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 173 hasil yang relevan dengan "dampak program daerah "
Dalam 0.035 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
127/PMK.05/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 24 Sep 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
211/PMK.06/2018

Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
224/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 81 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 20 Nov 2019
  • Diundangkan: 25 Nov 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
143/PMK.02/2015

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2015
  • Diundangkan: 24 Jul 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
14/PMK.09/2017

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2017
  • Diundangkan: 13 Feb 2017
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
31 P/HUM/2017

Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

        • 1
        • ...
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18

        Loading...
        Quick Look - ??
        • dampak program daerah...
        • evaluasi anggaran daerah...
        • efektivitas pengelolaan keuangan daerah...
        • pemanfaatan dana desa...
        • transparansi dan akuntabilitas anggaran...