224/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

173/PMK.011/2014

Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunak...

• Ditetapkan: 22 Agu 2014
• Diundangkan: 22 Agu 2014

Relevan terhadapPasal 1

263/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

• Ditetapkan: 31 Des 2014
• Diundangkan: 31 Des 2014

223/PMK.05/2015

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

• Ditetapkan: 15 Des 2015
• Diundangkan: 15 Des 2015

154/PMK.05/2013

Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

• Ditetapkan: 13 Nov 2013
• Diundangkan: 13 Nov 2013

Relevan terhadapMemutuskan

47/PMK.07/2011

Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

• Ditetapkan: 15 Mar 2011
• Diundangkan: 15 Mar 2011

Relevan terhadapPasal 1

127/PMK.02/2015

Klasifikasi Anggaran.

• Ditetapkan: 07 Jul 2015
• Diundangkan: 07 Jul 2015

225/PMK.011/2013

Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Ener...

• Ditetapkan: 31 Des 2013
• Diundangkan: 31 Des 2013

Relevan terhadapPasal 1

58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

• Ditetapkan: 04 Feb 2008
• Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadapPasal 19 dan Pasal 47