JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.542 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam pengelolaan SDM kementerian "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENILAIAN
179/PMK.06/2009

Penilaian Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 16 Nov 2009
  • Diundangkan: 19 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
41/PMK.09/2010

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 22 Feb 2010
  • Diundangkan: 22 Feb 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATACARA PENYEDIAAN | DANA PENYELENGGARAAN
98/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos.

  • Ditetapkan: 15 Mei 2009
  • Diundangkan: 15 Mei 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
    206/PMK.05/2010

    Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

    • Ditetapkan: 29 Nov 2010
    • Diundangkan: 29 Nov 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENIH UNGGUL | DANA CADANGAN BENIH NASIONAL
    124/PMK.02/2009

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.

    • Ditetapkan: 24 Jul 2009
    • Diundangkan: 24 Jul 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BANTUAN LANGSUNG PUPUK | TATA CARA
    210/PMK.02/2009

    Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk.

    • Ditetapkan: 10 Des 2009
    • Diundangkan: 10 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBAYARAN JASA BANK | PINJAMAN LUAR NEGERI
    219/PMK.05/2009

    Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 17 Des 2009
    • Diundangkan: 17 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
    80/PMK.05/2007

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2007
    • Diundangkan: 18 Jul 2007
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
    76/PMK.01/2009

    Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Apr 2009
    • Diundangkan: 21 Apr 2009
    • 1
    • ...
    • 151
    • 152
    • 153
    • 154
    • 155

    Loading...
    Quick Look - ??
    • transparansi pengelolaan SDM...
    • akuntabilitas dalam manajemen sumber daya manusia...
    • pelatihan dan pengembangan SDM kementerian...
    • pengawasan internal pengelolaan SDM...
    • inklusi dalam rekrutmen pegawai kementerian...