JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.612 hasil yang relevan dengan "Strategi Kerjasama Pusat dan Daerah "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN | SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
94/PMK.01/2010

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Ii Dari Lulusan Program Diploma I dan Iii ...

  • Ditetapkan: 30 Apr 2010
  • Diundangkan: 30 Apr 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2010 | PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
187/PMK.02/2010

Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Ba Bun Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2...

  • Ditetapkan: 26 Okt 2010
  • Diundangkan: 26 Okt 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM | TRANSAKSI ELEKTRONIK
PP 82 TAHUN 2012

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

  • Ditetapkan: 12 Okt 2012
  • Diundangkan: 12 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
FAKTUR PAJAK | BIDANG PAJAK
84/PMK.03/2012

Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

  • Ditetapkan: 06 Jun 2012
  • Diundangkan: 06 Jun 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DISIPLIN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 53 TAHUN 2010

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 06 Jun 2010
  • Diundangkan: 06 Jun 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
162/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | TANAH DAN BANGUNAN | STANDAR KEBUTUHAN
248/PMK.06/2011

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 24 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
93/PMK.02/2011

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 27 Jun 2011
  • Diundangkan: 27 Jun 2011
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENDA BERHARGA | PENETAPAN STATUS
    184/PMK.06/2009

    Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2009
    • Diundangkan: 16 Nov 2009

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 154
    • 155
    • 156
    • ...
    • 162

    Loading...
    Quick Look - ??
    • strategi kerjasama antar pemerintah...
    • sinergi anggaran pusat dan daerah...
    • pengelolaan keuangan daerah...
    • optimalisasi sumber daya publik...
    • kebijakan fiskal berbasis daerah...