JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.599 hasil yang relevan dengan "anggaran kementerian "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
73 P/HUM/2013

Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
    249/PMK.05/2010

    Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    230/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Hibah.

    • Ditetapkan: 21 Des 2011
    • Diundangkan: 21 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    71/PUU-IX/2011

    Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MPR | DPD
      UU 27 TAHUN 2009

      Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

      • Ditetapkan: 29 Agu 2009
      • Diundangkan: 29 Agu 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        151/PMK.05/2011

        Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

        • Ditetapkan: 12 Sep 2011
        • Diundangkan: 12 Sep 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGELOLAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        77/PMK.05/2009

        Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum.

        • Ditetapkan: 21 Apr 2009
        • Diundangkan: 21 Apr 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PINJAMAN DALAM NEGERI | TATACARA PENARIKAN
        91/PMK.05/2010

        Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

        • Ditetapkan: 21 Apr 2010
        • Diundangkan: 21 Apr 2010

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        77/PUU-VIII/2010

        Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 156
          • 157
          • 158
          • 159
          • 160

          Loading...
          Quick Look - ??
          • anggaran kementerian...
          • transparansi anggaran...
          • pengelolaan keuangan negara...
          • alokasi dana publik...
          • efektivitas belanja pemerintah...