JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 188 hasil yang relevan dengan "PPN daerah "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
124/PMK.02/2016

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

  • Ditetapkan: 08 Agu 2016
  • Diundangkan: 08 Agu 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      30/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
        147/PMK.04/2011

        Kawasan Berikat.

        • Ditetapkan: 06 Sep 2011
        • Diundangkan: 06 Sep 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TARIF BLU | KEMENTERIAN KESEHATAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
        228/PMK.05/2013

        Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan.

        • Ditetapkan: 31 Des 2013
        • Diundangkan: 31 Des 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG BEA CUKAI | TATA LAKSANA
        47/PMK.04/2012

        Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pemb...

        • Ditetapkan: 20 Mar 2012
        • Diundangkan: 20 Mar 2012

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
        37/PMK.04/2013

        Toko Bebas Bea.

        • Ditetapkan: 27 Feb 2013
        • Diundangkan: 27 Feb 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DIPA | BIDANG ANGGARAN
        9/PMK.02/2017

        Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

        • Ditetapkan: 30 Jan 2017
        • Diundangkan: 30 Jan 2017
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGAWASAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
        PP 2 TAHUN 2009

        Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasuken dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Dit...

        • Ditetapkan: 16 Feb 2009
        • Diundangkan: 16 Feb 2009

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19

        Loading...
        Quick Look - ??
        • PPN daerah...
        • kebijakan perpajakan daerah...
        • optimalisasi pendapatan daerah...
        • penerapan pajak daerah...
        • reformasi sistem perpajakan...